URAY ISKANDAR

            Reformasi Birokrasi menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkah dalam proses manajemen pelayanan publik. Pelayanan Publik merupakan suatu kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dinyatakan bahwa Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif  yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan pengertian tersebut, kegiatan pelayanan publik telah diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat.

Namun ada juga pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi privat, adalah semua penyediaan barang atau jasa publik yang diselenggarakan oleh swasta, seperti misalnya rumah sakit swasta, perguruan tinggi swasta, dan perusahaan pengangkutan milik swasta. Pelayanan publik ini menjadi semakin penting, karena senantiasa berhubungan dengan masyarakat banyak, yang memiliki keanekaragaman kepentingan dan tujuan. Pelayanan publik terhadap segenap masyarakat adalah menjadi tanggungjawab pemerintah.

Salah satu fungsi pemerintah adalah menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan pelayanan sebagai bentuk dari tugas umum pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Birokrasi merupakan instrumen dari pemerintah itu sendiri. Kita ketahui bahwa pelayanan publik merupakan pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penyelenggaraan Pelayanan Publik perlu memperlihatkan dan menerapkan prinsip, standar, pola penyelenggaraan biaya, pelayanan bagi penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil dan balita, pelayanan khusus, biro jasa pelayanan, tingkat kepuasan masyarakat, pengawasan penyelenggaraan, penyelesaian pengaduan dan sengketa, serta evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Komponen standar pelayanan publik ini didesain untuk memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada publik sehingga masyarakat dimudahkan menjangkau pelayanan dasar yang mengarah kepada kesejahteran masyarakat. Di samping itu, dengan terpenuhinya standar pelayanan tersebut, dapat meminimalisir tindakan-tindakan maladminsitrasi seperti pungutan liar, penyimpangan prosedur, penudaan berlarut dan sebagainya yang merupakan celah terjadinya tindakan korupsi.

Adanya standar pelayanan publik memberikan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat sehingga dalam sebuah pelayanan baik persyaratan, prosedur, biaya dan jangka waktu dapat diukur dan diketahui masyarakat tanpa mengalami kebingungan serta menuntut pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraannya. Dengan terpenuhinya standar pelayanan publik tersebut, harapannya adalah mewujudkan Indonesia menjadi negara yang bertanggung jawab atas warga negaranya, yaitu dengan jalan mensejahterakan rakyatnya melalui pelayanan, bantuan, perlindungan dan pencegahan masalah-masalah sosial.

            Standar Operasional Prosedur merupakan media utama dalam sebuah organisasi. Dengan adanya SOP dalam sebuah organisasi maka dapat memberikan standar bagi seluruh karyawan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan yang akan dilakukan.  Selain itu juga dapat membantu untuk menunjukkan bahwa kinerja dan SOP yang dibuat telah dikerjakan sekaligus dikelola dengan baik. SOP memudahkan sebuah organisasi untuk taat aturan pada hukum yang ada.

SOP yang dibuat dengan benar akan dapat memastikan tim akan beroperasi dalam proses yang formal dan terkoordinasi, hal ini tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga dapat mengurangi risiko sebuah kesalahan. Jika harapan di organisasi kita adalah bahwa setiap orang harus mengikuti aturan yang sama, maka kita harus menjelaskan apa aturan itu. Cara terbaik untuk melakukan ini adalah mendokumentasikannya melalui SOP yang benar.  Dengan demikian maka SOP dapat dikatakan sebagai rel nya bagi sebuah organisasi dalam menjalankan aspek kegiatan.

Standar operasional prosedur dalam pelayan publik menjadi sebuah sistem dan proses kualitas yang terstruktur, karyawan yang berkualitas, dan budaya organisasi yang memotivasi setiap individu untuk dapat mewujudkannya. Pelayanan akan menjadi baik apabila implementasi SOP nya dilakukan secara baik pula. Jangan sampai SOP dibuat hanya sekedar untuk kebutuhan sesaat atau hanya untuk memenuhi kebutuhan administrasi saja. SOP adalah sebuah media yang bermanfaat karena dapat mengkomunikasikan cara yang benar dalam menjalankan suatu kegiatan dalam organisasi.

Alasan utama untuk memberlakukan SOP pada sebuah organisasi adalah sebuah konsistensi seseorang melakukan tugas atau kegiatan tertentu. Kita tahu bahwa apasbila semakin konsisten suatu proses dari orang ke orang, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya masalah pada mutu pelayanan. Selain itu juga dengan memberlakukan SOP kita akan dapat mengurangi kesalahan. Namun ada juga yang mengatakan bahwa dengan SOP orang akan mudah mengkomunikasikan sebuah proses pelayanan yang terukur.

Kita ketahui bersama bahwa sebuah SOP sangat diperlukan untuk menciptakan keteraturan dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan pelayanan publik. Selain memberikan kemudahan bagi pengguna jasa pelayanan, SOP juga akan memberikan kepastian hukum bagi pegawai dalam setiap pelaksanaan tugas mereka.

Selain itu juga untuk mengukur pelayanan prima kita memerlukan sebuah pengukuran kinerja dalam pelayanan. Pengukuran kinerja merupakan sarana manajemen untuk memperbaiki pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Sistem pengukuran kinerja harus dapat memperhitungkan hasil-hasil kegiatan pencapaian program dibandingkan dengan maksud yang diharapkan untuk itu. Penilaian terhadap kinerja dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian tersebut dapat juga dijadikan input bagi perbaikan atau peningkatan kinerja organisasi selanjutnya. Dalam institusi pemerintah khususnya, penilaian kinerja sangat berguna untuk menilai kuantitas, kualitas, dan efisiensi pelayanan, memotivasi para birokrat pelaksana, melakukan penyesuaian anggaran, mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani dan menuntun perbaikan dalam pelayanan publik.

Selanjutnya kita juga perlu mengelola pengaduan pelayanan dengan baik, sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan benar-benar merasa terlayani dan merasa puas terhadap tugas dan fungsi yang di emban oleh lembaga yang menangani pelayanan publik. Pengelolaan pengaduan dimaksudkan agar adanya parisipasi dari masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dengan memberikan masukan atau informasi. Dalam rangka menyelesaikan pengaduan masyarakat, pimpinan unit organisasi penyelenggara pelayanan publik harus memperhatikan hal-hal dalam menyusun prioritas penyelesaian pengaduan, penentuan pejabat yang menyelesaikan pengaduan, menetapkan prosedur penyelesaian pengaduan, membuat rekomendasi penyelesaian pengaduan, adanya pemantauan dan evaluai penyelesaian pengaduan kepada pimpinan serta adanya pelaporan proses dan hasil pengaduan kepada pimpinan.

Dengan adanya Standar Operasional Prosedur, penyelenggaraan administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan pasti dan berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari. Apabila semua kegiatan sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur, maka secara bertahap kualitas pelayanan publik akan lebih profesional, cepat dan mudah. Kita juga membutuhkan adanya keterbukaan informasi publik yang merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan merupakan perwujudan tata pemerintahan yang baik (Good Governance), dan jaminan kepastian hukum terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan serta untuk turut serta dalam mengontrol penyelenggaraan negara atau pemerintahan.

Guru merupakan elemen kunci dalam sistem pendidikan, khususnya di sekolah. Semua komponen lain, mulai dari kurikulum, sarana-prasarana, biaya, dan sebagainya tidak akan banyak berarti apabila esensi pembelajaran yaitu interaksi guru dengan peserta didik tidak berkualitas. Semua komponen lain, terutama kurikulum akan “hidup” apabila dilaksanakan oleh guru dan dikelola dengan menyenangkan.

Proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Guru mendidik tidak hanya sebatas mentransfer ilmu saja, namun lebih jauh dan pengertian itu yang lebih utama adalah dapat mengubah atau membentuk karakter dan watak  peserta didik agar menjadi lebih baik, lebih sopan dalam tataran etika maupun estetika bahkan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

            Memahami karakter seseorang peserta didik memang sangat sulit, namun sangat penting. Apalagi sebagai guru selalu bersama dengan peserta didik yang sangat banyak dan masing-masing mempunyai karakter-karakter tersendiri. Keadaan atau proses belajar dan mengajar tidak dapat berjalan dengan baik, apabila kita tidak saling mengenal dengan peserta didik. Saling mengenal tidak harus dengan menghafal nama-nama dari peserta didik, tetapi pendidik harus mengenal kepribadian dari setiap peserta didik.

Menjadi guru dalam implementasi “Merdeka Belajar” bahwa seharusnya guru dapat menciptakan suasana kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan membahagiakan. Bahagia bagi gurunya maupun bahagia bagi peserta didiknya. Tentunya juga bahagia buat semua orang termasuk orang tua.

            Saat ini bahwa sistem pendidikan harus mendorong tumbuhnya praktik belajar-mengajar yang menumbuhkan daya nalar dan karakter peserta didik secara utuh.  Tentunya untuk mendorong praktik belajar-mengajar yang demikian bahwa satuan pendidikan harus diberikan keleluasaan untuk berinovasi didalam menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada peserta didik.

            Menjadi guru dalam implementasi “ Merdeka Belajar” tentunya sangat bahagia dan bangga karena saat ini bahwa ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu Satuan Pendidikan. Dimana seorang guru betul-betul mempersiapkan peserta didiknya dalam pengukuran pencapaian kompetensi yang telah dipsersiapkan sebelumnya.  Bahkan guru juga merasa bangga karena apa yang direncanakannya akan diukur sesuai kemampuan peserta didiknya di sekolah, bukan secara umum.

Disamping itu juga guru dalam implementasi “ Merdeka Belajar “ bahwa persiapan ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan merupakan sebuah penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Sudah tentunya juga bahwa ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Dengan tidak adanya USBN ini guru harus sudah mempersiapkan diri masing-masing untuk memerdekakan belajarnya peserta didik dalam persiapan menghadapi ujian. Orang tua juga harus menyambut baik bagaimana menyiasati dan memotivasi anak dalam persiapan menghadapi ujian. Karena merdeka belajar disini bukan bebas belajarnya, namun kita harus membuat peserta didik senang dan bahagia ketika mereka belajar tanpa ada rasa tekanan ataupun paksaaan. Mereka bebas berkreasi, mereka bebas berinovasi dan bergerak untuk maju.

Sedangkan untuk Ujian Nasional adalah suatu kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan, dimana tahun ini merupakan kegiatan terakhir. Kedepan Ujian Nasional  akan adanya penggantian format. Merdeka belajar dalam hal ujian nasional sangat di sambut meriah oleh orang tua peserta didik maupun guru. Guru tidak lagi merasa terbebani ketika nilai ujian nasional anjlok, begitu pula orang tua peserta didik tidak merasa was-was dan kewalahan untuk mempersiapkan anaknya dalam menghadapi ujian nasional. Karena selama ini orang tua banyak memasukkan anaknya pada lembaga bimbingan belajar maupun les untuk persiapan menghadapi ujian. Begitu juga dengan lembaga pendidikan sangat sibuk mempersiapkan peserta didiknya untuk menghadapi ujian.

Dengan konsep Merdeka Belajar ini semoga masalah ujian sekolah dan ujian nasional menjadi sebuah kekuatan besar bagi guru dalam mencerdaskan anak bangsa. Kepuasan peserta didik merupakan tujuan dari layanan belajar di sekolah. Anak yang mendapat kepuasan akan terlihat dari sikapnya yang positip terhadap pelajaran yang diterima dari gurunya. Dengan demikian sekolah harus dapat menciptakan suasana lingkungan kerja yang kondusif dan menyenangkan bagi setiap anggota sekolah, melalui berbagai penataan lingkungan, baik fisik maupun sosialnya. Budaya mutu sekolah merupakan kepribadian organisasi yang membedakan antara satu sekolah dengan sekolah lainnya, bagaimana seluruh anggota organisasi sekolah berperan dalam melaksanakan tugasnya tergantung pada keyakinan, nilai dan norma yang menjadi bagian dari budaya sekolah.

Merdeka Belajar bagi guru khususnya tentang administrasi dalam pembuatan maupun penyusunan RPP tentunya merupakan angin segar bagi guru untuk dapat mengembangkan kompetensinya. Kegiatan pembelajaran di kelas merupakan proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan seluruh potensi mereka menjadi kemampuan yang semakin lama semakin meningkat dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran tersebut diarahkan untuk memberdayakan semua potensi yang dimiliki oleh peserta didik menjadi kompetensi yang diharapkan.

Selanjutnya Penerimaan Peserta Didik Baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia anak sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya. Sekolah yang berhak melakukan penerimaan peserta didik baru adalah sekolah yang memiliki izin operasional yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.  Dengan adanya jalur zonasi dapat memberikan akses pendidikan berkualitas dan dapat mewujudkan Tripusat Pendidikan  dengan tempat tinggal peserta didik.  Dengan adanya arah kebijakan baru tentang PPDB tentunya untuk dapat mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di setiap daerah pada saat tahun pelajaran baru. Sekarang naiknya kuota jalur prestasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) dari sebelumnya 15% menjadi 30%.  Semoga Merdeka Belajar menjadi hal yang nyata bagi bangsa Indonesia dalam pengelolaan pendidikan.

( Uray Iskandar, S.Pd. M.Pd Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sambas )