ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN PENDIDIKAN

08.45 URAY ISKANDAR 0 Comments


A. Administrasi Pendidikan
Pergeseran paradigma yang awalnya memandang lembaga pendidikan sebagai lembaga sosial dan kini menjadi suatu lahan bisnis mengindikasikan perlunya perubahan pengelolaan. Perubahan pengelolaan ini seirama dengan tuntutan zaman. Situasi, kondisi dan tuntutan pada era reformasi membawa konsekwensi kepada pengelola pendidikan untuk melihat kebutuhan kehidupan di masa depan. Maka merupakan hal yang logis ketika pengelola pendidikan mengambil langkah antisipatif untuk mempersiapkan diri bertahan pada zamannya. Mempertahankan diri dengan tetap mengacu pada mutu pendidikan berkaitan erat dengan manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan pada era reformasi merupakan pembenahan manajemen yang serius dengan menekanakan pembenahan secara global.
Di dalam lembaga pendidikan khususnya sekolah administrasi sering di sebut juga dengan istilah ketatausahaan yang diartikan dengan kegiatan penyusunan keterangan-keterangan secara sistematis dan pencatatan-pencatatan secara tertulis mengenai semua kegiatan yang diperlukan dengan maksud memperoleh suatu ikhtisar mengenai keterangan-keterangan itu dalam keseluruhannya dan dalam hubungannya satu sama lainnya.
Administrasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk membantu/melayani, mengarahkan dan mengatur semua kegiatan organisasi di dalam mencapai tujuan secara tertib, efisien dan efektif.
Menurut Sondang P. Siagian dalam Mulyono (2008:42) mengatakan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan daripada keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atrau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
Sedangkan menurut Syaiful Sagala ( 2009:46 ) bahwa adminstrasi adalah kegiatan memberi bantuan dalam mengelola informasi, mengelola manusia, mengelola harta benda kearah pada suatu tujuan yang terhimpun dalam organisasi.
Jadi administrasi pendidikan adalah kegiatan orang banyak yang menuju kepada suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelum pekerjaan itu dimulai.
1. Tujuan Administrasi Pendidikan
Pendidikan pada dasarnya bermaksud mengembangkan kepribadian dan mengembangkan kemampuan peserta didik agar menjadi warga negara yang memiliki kualitas sesuai dengan cita-cita bangsa berdasarkan falsafah dan dasar negara Pancasila. Tujuan administrasi pendidikan tentunya sangat berkaitan erat dengan tujuan pendidikan secara umum, karena administrasi pendidikan merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal.
Menurut Mulyono dalam bukunya Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan (2008:54) bahwa tujaun administrasi pendidikan adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan operasional kependidikan dalam mencapai tujuan pendidikan.
Sedangkan menurut Sergiovanni dan Carver dalam Mulyono ( 2008:55) menyebutkan ada empat tujuan administrasi, yaitu :
a.       Efektivitas produksi
b.       Efisiensi
c.       Kemampuan menyesuaikan diri
d.      Kepuasaan Kerja.
Keempat tujuan tersebut dapat digunakan sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan suatu penyelenggaraan pendidikan di sekolah, dengan tujuan administrasi pendidikan segala usaha kerjasama dalam mendayagunakan berbagai sumber dapat berjalan secara teratur, efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan.
2. Fungsi Administrasi Pendidikan
Administrasi Pendidikan mempunyai fungsi yang integral dalam proses pendidikan, terutama dalam pengelolaan pelaksanaan belajar mengajar di sekolah. Fungsi-fungsi pengelolaan proses belajar mengajar antara lain sebagai berikut :
a. Perencanaan, menyangkut berbagai kegiatan seperti menentukan kebutuhan,  penentuan strategi pencapaian tujuan dan penentuan program guna melaksanakan strategi pencapaian tersebut.
b. Organisasi, meliputi personel, sarana dan prasarana, distribusi pengelolaan personel, distribusi tugas dan tanggung jawab yang terwujud sebagai suatu badan pengelolaan yang integral.
c. Koordinasi, stabilisator antar berbagai tugas dan tanggung jawab dan wewenang untuk menjamin tercapainya relevansi dan efektivitas program kerja yang dilaksanakan.
d. Motivasi, meningkatkan efisiensi proses dan efektivitas hasil kerja.
e Pengawasan, meliputi pengamatan proses pengelolaan secara menyeluruh, sehingga tercapai hasil sesuai dengan program kerja
3. Ruang Lingkup Administrasi Pendidikan
Ruang lingkup administrasi pendidikan meliputi dua bidang kegiatan, yaitu :
a.         Management of administrative function, yakni kegiatan yang bertujuan mengarahkan agar semua orang dalam organisasi / kelompok kerjasama dalam mengerjakan hal-hak yang tepat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
b.        Management of operative function, yakni kegiatan yang bertujuan mengarahkan dan membina agar dalam mengerjakan pekerjaan yang menjadi beban tugas masing-masing, setiap orang melaksanakannya dengan tepat dan benar.
Namun di lingkungan lembaga pendidikan, khususnya sekolah secara umum bahwa ruang lingkup adminstrasi pendidikan meliputi :
a)      Administrasi kurikulum
b)       Adminstrasi ketenagaan
c)       Administrasi kesiswaan
d)      Administrasi sarana prasarana
e)       Administrasi keuangan
f)        Administrasi perkantoran
g)       Adminstrasi penunjang pendidikan
h)       Administrasi layanan khusus pendidikan
i)        Administrasi tata lingkungan dan keamanan sekolah
j)        Administrasi Humas
Namun perlu digaris bawahi bahwa semakin besar dan maju suatu lembaga pendidikan, maka semakin banyak ruang lingkup administrasi yang harus dilaksanakan dan ditangani oleh pihak sekolah. Demikian juga sebaliknya semakin kecilnya sekolah semakin sedikit ruang lingkup administrasi yang ditanganinya.
4. Prinsip Adminstrasi Pendidikan
Administrasi Pendidikan lebih mengarah kepada komponen manusia, dimana demokrasi dalam administrasi pendidikan di junjung tinggi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Mulyono ( 2008:60 ) bahwa prinsip administrasi pendidikan adalah sebagai berikut :
a.       Pelibatan tanggung jawab individu-individu untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan dan penciptaan situasi dan prosedur dimana individu-individu dalam berbagai kelompok dapat bekerjasama dalam perencanaan pendidikan.
b.      Usaha menempatkan kepemimpinan dan mendorong pelaksanaannya sesuaidengan abilitas, kapasitas, latar belakang, pengalaman, minat dan kebutuhan setiap pribadi yang terlibat.
c.       Adanya fleksibilitas organisasi yang memungkinkan penyesuaian yang dilakukan secara kontinyu dan menyangkut human relationshif sehingga terjadi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang.
d.      Penghargaan terhadap usaha dan aktivitas kreatif sesuai dengan hakaikat manusia yang diekspresikan dalam perencanaan dan pelaskanaan program pendidikan.
B. Manajemen Pendidikan
Pengelolaan atau manajemen bermakna penggunaan sumber daya organisasi secara efektif untuk mencapai tujuan. Manajemen merupakan disiplin ilmu pengetahuan yang mempelajari secara mendalam strategi atau cara-cara mencapai tujuan secara sistematis. 
Menurut Luther Gulick dalam Syaiful Sagala ( 2009:50 ) bahwa manajemen sebagai ilmu karena manajemen sebagai bidang pengetahuan yang secara sistematik berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama. Manajemen merupakan proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang dilaksanakan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya.
Bertitik tolak dari pengertian diatas bahwa manajemen adalah cara-cara efektif dan efisien menggerakkan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan sasaran manajemen itu sendiri lebih mengarah kepada pencapaian tujuan dan memiliki inti dasar dari producting, marketing, financial, personal, human relation, serta adinistratif manajemen.
Manajemen dalam mengelola pendidikan tidak dapat dilepaskan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bukti dari pertalian erat tersebut adalah perubahan yang terjadi pada hampir semua aspek kehidupan manusia dengan berbagai permasalahan yang ditimbulkannya dapat dipecahkan melalui upaya penguasaan serta peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kondisi demikian membawa dampak kepada perlunya seseorang mengikuti perkembangan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang dan berubah.
Perkembangan dan perubahan yang terus bergulir ini pun membawa manusia ke era persaingan global yang ketat. Oleh karena itu kalau tidak ingin kalah bersaing dalam era globalisasi peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif dan efisien. Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing international dan mempunyai kompetensi untuk bertahan pada perkembangan zaman menjadi suatu perhatian penting dalam manajemen pendidikan. 
Globalisasi menuntut adanya perubahan paradigma dalam dunia pendidikan. Menurut Reigeluth dan Garfinkle (1994) dalam Suryadi, kebutuhan terhadap paradigma baru pendidikan di dasarkan atas perubahan besar-besaran dalam kondisi dan kebutuhankebutuhan pendidikan dalam masyarakat informasi. Untuk melakukan perubahan tersebut maka peranan manajemen pendidikan yasangat signifikan untuk menciptakan sekolah-sekolah yang bermutu yang menghasilkan SDM terandalkan dan tangguh yang dibutuhkan masyarakat.
Kualitas pendidikan yang diserap pada sekolah yang bermutu sudah seharusnya dipersiapkan seirama dengan perkembangan zaman.
Saat ini zaman berada pada era globalisasi dan informasi, maka era inilah yang membawa perubahan-perubahan mendasar dan mewarnaikehidupan pendidikan. Guru mengatur, murid diatur. Peluang apa yang Muncul Saat Ini? Salah satu perubahan mendasar yang telah digulirkan oleh pemerintah untuk menanggapi era globalisasi dan informasi dan membawa dampak pada manajemen pendidikan adalah berubahnya manajemen berbasis pusat menjadi manajemen berbasis daerah.
Secara resmi, perubahan manajemen ini telah diwujudkan dalam bentuk “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah” yang kemudian diikuti pedoman pelaksanaannya berupa “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
Konsekuensi logis dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut adalah bahwa manajemen pendidikan harus disesuaikan dengan jiwa dan semangat otonomi. Karena itu, manajemen pendidikan berbasis pusat yang selama ini telah dipraktikkan perlu diubah menjadi manajemen pendidikan berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah yang sudah berhasil mengangkat kondisi pendidikan dan memecahkan masalah pendidikan di beberapa negara maju seperti Australia dan Amerika tentunya harus ditangkap menjadi satu peluang untuk menyajikan pendidikan yang berkualitas dalam pembentukan SDM.
Manajemen pendidikan harus mampu menerjemahkan perubahan itu ke dalam kebijakan-kebijakan strategis bagi lembaganya. Komponen manajemen pendidikan antara lain meliputi proses pembelajaran, sumber daya manusia, siswa, stakeholder, fasilitas, pembiayaan, school public relation. Ada beberapa teori manajemen yang dapat menjadi panduan pembenahan manajemen pendidikan. Jika kita berpendapat bahwa pendidikan adalah suatu industri, maka langkah selanjutnya berpikir bagaimana mengembangkan industri itu untuk terus bertumbuh. Maka dalam bingkai pemikiran ini kita memerlukan panduan yang sesuai. Manajemen Mutu Terpadu atau lebih dikenal dengan Total Quality Management dapat dijadikan “guiding philosophy” yang tentunya ditarik ke dunia pendidikan.
1. Fungsi-fungsi Manajemen Pendidikan
a.       Perencanaan, dimana kegiatan yang di mulai dari perumusan, dipilih dan ditetapkannya seluruh aktivitas sumber daya yang akan dilaksanakan dan digunakan dimasa yang akan datang untuk mencapai tujuan.
b.      Pengorganisasian, adalah pembagian pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok, penentuan hubungan pekerjaan diantara mereka dan pemberian lingkungan pekerjaan yang sepatutnya.
c.       Penggerakan, merupakan aktivitas seorang manajer dalam memerintah, menugaskan, menjuruskan, mengarahkan dan menuntun karyawan atau personel organisasiuntuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
d.      Pengkoordinasian, mempersatukan sumbangan-sumbangan dari orang-orang, bahan dan sumber lain ke arah tercapainya maksud yang telah ditetapkan.
e.       Pengarahan, difokuskan pada aktivitas masing-masing orang pada tiap-tiap unit agar terhindar kekliruan dan bahkan kerugian.
f.       Pengawasan dan pemantauan, melakukan penyesuaian terhadap rencana, mengusahakan agar penyimpangan-penyimpangan tujuan sistem hanya dalam batas-batas yang dapat ditoleransi dan juga untuk mengukur tingkat keefektifan program layanan belajar dan manjemen satuan pendidikan.
2. Manajemen Berbasis Sekolah ( MBS )
Manajemen Berbasis Sekolah ( MBS ) adalah keseluruhan proses pendayagunaan komponen pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang diupayakan sendiri oleh sekolah bersama pihak terkait dengan memperhatikan kondisi sekolah dan menjunjung tinggi aturan nasional. Model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas/keluwesan kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orangtua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha, dsb.), untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Tujuan utama manajemen berbasis sekolah adalah untuk meningkatkan kinerja sekolah, terutama meningkatkan hasil belajar siswa. Namun dalam pelaksanaannya sering terjadi penyimpangan sehingga hasilnya melenceng dari tujuan utama. Menurut Drury dan Levin (1994) dalam Mulyono mengatakan bahwa MBS belum bisa secara langsung meningkatkan pencapaian prestasi belajar siswa, namun memiliki potensi untuk meningkatkannya. MBS memberi kontribusi terhadap empat keluaran pendidikan: pertama, meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya termasuk personel, kedua, meningkatkan profesionalisme guru, ketiga, impelementasi reformasi kurikulum, keempat, meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pendidikan.
Menurut Djam’an Satori bahwa tujuan MBS adalah untuk menjamin mutu pembelajaran anak didik/para siswa yang berpijak pada student-driven services Asas ini mengandung makna yang sangat mendasar karena kepentingan dan aspirasi stakeholder ( orang tua ) adalah terciptanya kondisi dan situasi yang kondusif dalam penyelenggaraan pendidikan disekolah untuk kepentingan prestasi hasil belajar dan kualitas pengembangan pribadi putra-putrinya (Mulyono, 2008:243)
Pada intinya tujuan implementasi MBS ini mendorong sekolah melakukan perubahan ke arah yang lebih bermutu dan kompetitif. Untuk ini perlu pembenahan dukungan sumberdaya manusia seperti kepala sekolah, dewan pendidikan, konselor, tenaga kependidikan lainnya di sekolah. Seiring dengan pembenahan SDM juga dibenahi sarana dan fasilitas yang mendukung penguatan terhadap layanan belajar. 
Penerapan MBS sesungguhnya bukanlah reformasi yang luar biasa, melainkan hanyalah upaya mengembalikan hakekat penyelenggaraan pendidikan di sekolah kepada sifat alaminya, sifat yang masuk akal ( Syaiful Sagala, 2009:85)
Kapasitas sekolah untuk menghadapi tuntutan yang semakin meningkat dan lingkungan yang dinamis akan menjadi potensi penentu sekolah. Oleh sebab itu, kita harus yakin dan adanya kemauan pemerintah daerah kabupaten/kota, dinas pendidikan dan sekolah memperbaharui diri sehingga dapat meningkatkan prestasi peserta didik. Ukuran prestasi harus ditetapkan multidimensional, jadi bukan hanya pada dimensi prestasi akademik.
Manajemen Berbasis Sekolah bukan menjadikan sekolah egois apalagi arogan, tetapi menjadikan sekolah tersebut lebih mandiri, inovatif dan kreatif. Dengan kemandirian itu sekolah lebih berdaya dalam mengembangkan program-program kurikuler dan ektrakurikuler yang lebih sesuai dengan kebutuhan mutu dan mengoptimalkan potensi sekolah. Kemandirian dan otonomi sekolah menggambarkan bahwa sekolah mengatur rumah tangganya sendiri mempunyai kendali dan akuntabilitas terhadap lingkungannya. Sekolah yang berdaya akan mampu memberikan respon kontekstual sesuai dengan orientasi pembangunan daerah, aspirasi masyarakat dan para pengguna lulusan pendidikan.
Dengan demikian MBS bukan hanya semata-mata mengelola dan meningkatkan nilai akhir ujian nasional tapi merupakan pengelolaan lembaga secara keseluruhan sesuai dengan delapan standar nasional pendidikan.






Seorang tenaga kerja pendidik yang membangun kompetensi bergengsi di dunia pendidikan.

You Might Also Like

0 Komentar Tog Bhe Maseh:

Langganan: Posting Komentar (Atom)