GAGASAN PROYEK PERUBAHAN DIKLATPIM III
A.
Latar
Belakang
Dalam rangka
pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu
dibangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral
dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan
mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Sambas merupakan salah satu Perangkat Daerah milik Pemerintah
Kabupaten Sambas yang mempunyai
tugas melaksanakan urusan pendidikan. Program dan kegiatan yang berkaitan
dengan pendidikan perlu
direncanakan dengan cermat agar dapat bersinergi dengan program pembangunan
lainnya secara berkesinambungan.
Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas penyiapan
bahan dan perumusan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi serta pembinaan
teknis di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Anak Usia Dini dan
pendidikan non formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Adapun
fungsi bidang pembinaan ketenagaan adalah menangani pendidik dan tenaga
kependidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar serta
Sekolah Menengah Pertama dalam hal : penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan
kebijakan, penyusunan bahan kebijakan, penyusunan bahan rencana kebutuhan,
penyusunan bahan pembinaan, penyusunan bahan rekomendasi, penyusunan bahan
fasilitasi, pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Agar tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan
fungsional guru dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka mutlak
diperlukan penilaian sasaran kerja pegawai terhadap pelaksanaan tugas dan
kewajiban guru dalam melaksanakan pembelajaran/ pembimbingan, dan/atau
tugas-tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah. Penilaian ini
dilakukan untuk menjamin terjadinya proses pembelajaran yang berkualitas di
semua jenjang pendidikan.
Selain itu juga dilakukan penilaian terhadap hasil
pelaksanaan kegiatan pengembangan diri, pengembangan publikasi ilmiah, dan/atau
karya inovatif, hasil penilaian kinerja guru dikonversikan menjadi angka kredit
yang diperlukan untuk kenaikan jabatan fungsional guru sebagaimana ditetapkan
dalam Permenneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009. Melalui penetapan angka kredit
yang obyektif, transparan, dan akuntabel terhadap unsur-unsur tersebut akan
dapat mencerminkan korelasi yang signifikan antara kenaikan pangkat/jabatan
fungsional guru dengan peningkatan profesionalitasnya.
Konsekuensi dari jabatan guru sebagai profesi, diperlukan
suatu sistem pembinaan dan pengembangan terhadap profesi guru secara terprogram
dan berkelanjutan melalui kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan guna mendukung
Pengembangan Profesi Guru Pembelajar (PPGP) merupakan salah satu kegiatan yang
dirancang untuk mewujudkan terbentuknya guru yang profesional. Jumlah pengembangan
diri dan publikasi ilmiah/karya inovatif yang dibutuhkan oleh guru dalam
memenuhi kenaikan pangkatnya ke jabatan yang lebih tinggi adalah sebagai
berikut :
Tabel 1.2
Jumlah Pengembangan
Diri dan Publikasi Ilmiah yang harus dibutuhkan oleh Guru
|
Sumber
: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun
2010
Dari tabel di atas jelas sudah bahwa angka kredit yang
harus dikumpulkan oleh seorang guru yang akan mengusulkan DUPAK harus dapat
memenuhi kriteria jumlah angka kredit dari pengembangan diri dan jumlah angka
kredit dari unsur publikasi ilmiah ataupun karya inovatif yang dibutuhkan.
Namun lain halnya ketika guru ingin mendapatkan angka
kredit yang dapat diperoleh guru untuk setiap jenis kegiatan pengembangan
keprofesian berkelanjutan menjadi suatu permasalahan yang sangat besar.
Diantara permasalahan yang dihadapi adalah : sebagian besar guru sulit naik
pangkat, sebagian besar pengusulan berupa
penelitian tindakan kelas, belum tahu bahwa setiap tahun wajib mengirim
daftar usul penetapan angka kredit, pantas diduga peneltian tindakan kelas
karya jiplakan atau dibuatkan orang lain dan inginnya naik pangkat tanpa harus
membuat karya tulis ilmiah.
Disamping itu juga belum optimalnya jadwal kegiatan
pengajuan DUPAK oleh guru, penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai di
Sekretariat serta pengajuan DUPAK ke Badan Pengembangan Kepegawaian Sumber Daya
Manusia. Ketidak optimalan pengelolaan dan pelayanan Daftar Usul Penetapan
Angka Kredit guru tersebut juga belum dilakukan secara transparan, sehingga
masih banyak keluhan yang berasal dari guru tentang hal tersebut.
Mulai dari hal pengusulan yakni banyak yang tidak
diketahui oleh Kepala Sekolah atau bahkan tidak menggunakan Surat Pengantar
dari Sekolah. Berikutnya tidak konsistennya waktu melakukan penilaian oleh TIM
Penilaian. Berikutnya masih ada beberapa orang guru yang mengajukan DUPAK namun
tidak pernah diberitahu apakah DUPAK nya itu mencukupi nilainya atau tidak di
proses karena kekurangan bahan yang harus menjadi persyaratan bahan usul
kenaikan pangkat.
Tabel 1.3
Jumlah
Guru yang dikembalikan Pengajuan DUPAK nya Periode Oktober 2018
Golongan
|
Jumlah
/ ke Golongan
|
Jenjang
|
||||||||
II
d
|
III
a
|
III
b
|
III
c
|
III
d
|
IV
a
|
IV
b
|
TK
|
SD
|
SMP
|
|
II
c
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II
d
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III
a
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
1
|
|
III
b
|
|
|
|
7
|
|
|
|
|
6
|
1
|
III
c
|
|
|
|
|
8
|
|
|
|
8
|
|
III
d
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
4
|
|
IVa
|
|
|
|
|
|
|
28
|
|
27
|
1
|
Jumlah
|
|
|
1
|
7
|
8
|
4
|
28
|
|
46
|
2
|
Faktor penyebab dikembalikannya DUPAK guru yang
bersangkutan karena karya tulis ilmiahnya tidak dipublikasikan dalam bentuk
jurnal ataupun yang lainnya, penelitian tindakan kelas yang dibuat tidak sesuai
dengan petunjuk teknis karya tulis ilmiah dan penilaian kinerja guru tidak
dicantumkan pada DUPAK. Sebanyak 48 orang tersebut DUPAKnya dikembalikan untuk
diperbaiki dan akan dinilai untuk pengajuan periode bulan April 2019.
Selanjutnya untuk pengajuan periode kenaikan pangkat
bulan April 2019, pengajuan usulan DUPAKnya paling lambat akhir Januari 2019.
Adapun yang mengajukan kenaikan pangkat pada periode tersebut dapat dilihat
pada tabel dibawah ini :
Tabel 1.4
Jumlah
Guru Yang mengajukan DUPAK Periode April
2019
Golongan
|
Jumlah
/ ke Golongan
|
Jenjang
|
||||||||
II d
|
III a
|
III b
|
III c
|
III d
|
IV a
|
IV b
|
TK
|
SD
|
SMP
|
|
II
c
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
II
d
|
|
4
|
|
|
|
|
|
1
|
3
|
|
III
a
|
|
|
50
|
|
|
|
|
1
|
40
|
9
|
III
b
|
|
|
|
21
|
|
|
|
|
14
|
7
|
III
c
|
|
|
|
|
32
|
|
|
|
21
|
11
|
III
d
|
|
|
|
|
|
12
|
|
|
11
|
1
|
IVa
|
|
|
|
|
|
|
25
|
1
|
23
|
1
|
Jumlah
|
1
|
5
|
50
|
21
|
32
|
12
|
25
|
2
|
115
|
29
|
Sebanyak 146 orang guru yang mengajukan DUPAK tersebut
diantaranya adalah sebagian besar yang dikembalikan pada periode Oktober 2018
mengajukan kembali tentunya setelah dinilai oleh TIM Penilai DUPAK. Melihat
keadaan tersebut memang masih banyak guru-guru yang belum paham dan bahkan
disinyalir meminta orang lain yang membuatkan usulan DUPAK maupun karya tulis
ilmiahnya, sehingga membuat suasana tidak menyenangkan apabila mendengar
keluhan dari guru-guru setelah kami mengadakan pembinaan pada setiap KKG maupun
MGMP. Latar belakang hal tersebut membuat kami dibidang pembinaan ketenagaan
ingin mengadakan perubahan yang mendasar kepada TIM Sekretariat dan TIM Penilai
DUPAK.
Beberapa kelemahan yang perlu kmi adakan perubahan dalam
pengajuan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Guru adalah sebagai berikut :
Tabel
1.5.
Permasalahan
dalam proses pengajuan DUPAK Guru
No
|
Tahapan
|
Kondisi
Saat ini
|
Kondisi
Yang di inginkan
|
1
|
Pengajuan
|
Menyerahkan DUPAK
tanpa surat pengantar dari Sekolah
|
Menyerahkan DUPAK
harus menggunakan surat Pengantar dari Sekolah
|
2.
|
Penerimaan DUPAK
|
Tanpa bukti
penerimaan dan siapa saja boleh menyerahkan
|
Harus tercatat
tanggal penerimaan dan siapa yang menyerahkan dan ada tanda bukti berkas
lengkap
|
3
|
Jadwal Penyerahan
berkas DUPAK
|
Sering tidak terkontrol
bahkan sudah lewat masanya masih saja ada yang menyerahkan dan diterima
|
Waktu sesuai dengan
surat yang diedarkan, lewat tanggal ketentuan
tidak dilayani
|
4
|
Penilaian berkas
DUPAK
|
Tim Penilai boleh
bebas menentukan jadwal penilaian
|
Tim Penilai diberikan
waktu penilaian sesuai dengan surat edaran
|
5
|
Pemberitahuan
|
DUPAK yang kurang
nilainya ataupun KTI nya belum sempurna di suruh sempurnakan
|
Yang kurang
nilainya diberikan pemberitahuan serta diserahkan DUPAK nya beserta alasan
penolakannya
|
6
|
Entri
Nilai
|
Selalu tidak tepat
waktu karena Tim Penilai melakukan penilaian bebas menentukan waktu
|
Begitu selesai Tim
Penilai melakukan penilaian Tim Sekretariat langsung melakukan entri
penilaian
|
7
|
DUPAK
|
Staf langsung
meminta tanda tangan Kepala Dinas
|
Setiap Kasi dan Kabid paraf sebagai bahan kontrol untuk
memeriksa kebenaran DUPAK baru dinaikkan ke Sekretaris dan Kadis
|
8
|
Pemberkasan untuk
ke BKPSDMAD
|
Selalu saja ada
berkas yang ketinggalan dari guru yang mengajukan DUPAK
|
Harus diteliti
secara seksama berkas yang terpisah untuk BKPSDMAD
|
9
|
Penyerahan SK
|
Di serahkan oleh
staf secara langsung kepada guru yang menerima SK
|
Di serahkan
langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan kepada guru yang menerima SK
|
Kelemahan-kelamahan diatas apabila tidak diadakan
perubahan akan membuat guru-guru semakin susah untuk naik pangkat, karena di
indikasikan ada praktik yang tidak di inginkan baik dari segi penyusunan maupun
ketika dalam proses penilaian serta penyerahan Surat Keputusan kenaikan
pangkat.
B.
Gagasan
Perubahan
Berdasarkan latar belakang
masalah diatas yang menjadi area perubahan adalah menata sistem penilaian
daftar usul penetapan angka kredit guru secara transparan melalui Buku Panduan
Pengajuan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Guru dan membuat Time Shcedule Kegiatan
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru.
C.
Tujuan
Perubahan dan Kriteria Keberhasilan
1.
Tujuan
Jangka Pendek
Tujuan jangka pendek pada
proyek perubahan ini adalah terlaksananya pengajuan DUPAK oleh guru dengan
menggunakan panduan.
Adapun indikator
keberhasilan untuk mencapai tujuan jangka pendek adalah sebagai berikut :
Tabel 1.6.
Indikator Keberhasilan Tujuan Jangka Pendek
No
|
Indikator
|
Kondisi saat ini
(sebelum dilaksanakan proyek perubahan)
|
Kondisi setelah
dilaksanakan proyek perubahan
|
||
Capaian
|
Ketera
ngan
|
Capaian
|
Keterangan
|
||
1
|
Terbentuknya
Tim Efektif Proyek Perubahan
|
Belum ada Tim
Efektif
|
|
Terbentuk Tim
Efektif
|
|
2
|
Terbentuknya
Tim Sekretariat DUPAK
|
Tim Sekretari
at belum optimal
|
|
Terbentuk Tim
Sekretariat
|
|
3
|
Terbentuknya
TIM Penilai Angka Kredit
|
Tim Penilai belum
solid
|
|
Terbentuk TIM
Penilai Angka Kredit
|
|
4
|
Tersusunnya
panduan pengusulan DUPAK dan SOP
|
Belum ada panduan khusus
|
|
1 Buku Panduan Pengusulan DUPAK
|
|
5
|
Cakupan
sosialisasi panduan pengusulan DUPAK
|
Belum pernah melaku
kan sosialisasi
|
|
38 orang guru
|
19 orang guru SD dan 19 Guru SMP
|
6
|
Cakupan
Peserta Bimbingan Teknis Pengusulan
DUPAK
|
Belum pernah mengadakan bimtek
DUPAK
|
|
80 orang guru
|
40 orang guru SD dan 40 orang Guru
SMP
|
7
|
Terlaksananya
kegiatan pengusulan DUPAK oleh guru dengan menggunakan panduan pengusulan
|
Selalu kekura
ngan berkas
|
|
Kelengkapan administrasi sesuai
dengan panduan
|
|
8
|
Monitoring
dan Evaluasi
|
Belum pernah dilakasanakan
monitoring dan evaluasi
|
|
Terlaksana
nya kegaitan monitoring dan evaluasi
|
|
2.
Tujuan
Jangka Menengah
Tujuan jangka menengah
proyek perubahan ini adalah terlaksananya Penilaian DUPAK untuk Periode Oktober
2019.
Adapun
indikator keberhasilan untuk mencapai tujuan jangka menengah adalah sebagai
berikut :
Tabel 1.7
Indikator
Keberhasilan Tujuan Jangka Menengah
No
|
Indikator
|
Kondisi saat ini
(sebelum dilaksanakan proyek perubahan)
|
Kondisi setelah
dilaksanakan proyek perubahan
|
||
Capaian
|
Keterangan
|
Capaian
|
Keterangan
|
||
1
|
Pengajuan
DUPAK berdasarkan buku panduan
|
DUPAK dibuat orang
lain
|
|
DUPAK berdasarkan
buku panduan
|
|
2
|
Kerjasama
Tim Sekretariat semakin solid
|
Tim sekretari
at belum solid
|
|
Proses sesuai
dengan time schedule
|
|
3
|
Terciptanya
ketepatan waktu dalam proses usulan DUPAK sesuai dengan waktu yang telah
ditentukan
|
Wat
tu seolah-olah
tidak terbatas
|
|
Proses sesuai
dengan time schedule
|
|
4
|
Terlayaninya
guru dengan mudah dalam penyusunan dan pengusulan DUPAK
|
Sulitnya menyu
sun DUPAK
|
|
Guru dengan mudah
dalam penyusunan dan pengusulan DUPAK
|
|
5
|
Terlaksananya
penilaian angka kredit guru
|
Tim penilai saling
menyalah
kan
|
|
Penilaian dilakukan
oleh TIM yang Krediblitas tinggi
|
|
6
|
Monitoring
dan Evaluasi
|
Tidak pernah
|
|
Terlaksana
nya kegiatan
monitoring dan evaluasi
|
|
3.
Tujuan
Jangka Panjang
Tujuan
jangka panjang pada proyek perubahan ini adalah Terwujudnya penataan sistem
pengajuan DUPAK guru secara transparan dan terpadu melalui buku panduan
penetapan angka kredit di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sambas
Tabel
1.8
Indikator
Keberhasilan Tujuan Jangka Panjang
No
|
Indikator
|
Kondisi saat ini
(sebelum dilaksanakan proyek perubahan)
|
Kondisi setelah
dilaksanakan proyek perubahan
|
||
Capaian
|
Keterangan
|
Capaian
|
Ketera
ngan
|
||
1
|
Pengusulan DUPAK guru
|
Tidak sesuai dengan waktu
|
|
Sesuai dengan time schedule
|
|
2
|
Kerja Tim Sekretariat
|
Sulitnya membentuk sebuah komitmen
|
|
Tim Sekretariat semakin solid
|
|
3
|
Moitoring dan evaluasi
|
Tidak pernah
|
|
Terlaksana
nya kegiatan monitoring dan evaluasi
|
|
D.
Manfaat
Perubahan
1.
Bagi
Sekolah
Pelaksanaan DUPAK bagi setiap guru yang
akan mengajukan pangkat dapat lebih efisien dan efektif karena sudah memiliki
buku panduan.
2.
Bagi
Dinas Pendidikan
Dengan adanya buku panduan DUPAK maka
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas akan dapat melaksanakan proses
kegiatan pengusulan DUPAK sesuai dengan tahapan dan waktu yang ditentukan
3.
Bagi
Pemerintah Kabupaten Sambas
Terlayaninya guru-guru dalam
meningkatkan dan pengajuan DUPAK nya sesuai dengan komitmen dalam memberikan
layanan pendidikan yang berkualitas
E. Ruang Lingkup Perubahan
1.
Lokus
Proyek perubahan penataan sistem DUPAK guru
secara transparan dan terpadu ini dilaksankan pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Sambas.
2. Fokus
Proyek perubahan penataan sistem DUPAK guru
secara transparan dan terpadu menitik beratkan pada upaya untuk mempermudah
guru dalam mengajukan DUPAK dan mendukung kebutuhan individu guru dalam
meningkatkan praktik keprofesian serta fokus pada pemenuhan dan pengembangan kompetensi
guru untuk mendukung pengembangan karir.
Beberapa kegiatan utama yang
akan dilaksanakan dalam proyek perubahan ini sebagaimana tampak dalam tabel
berikut:
Tabel 1.9
Kegiatan Utama
No
|
Kegiatan Utama
|
Keterangan
|
1
|
Tersedianya
buku panduan
|
Inovasi
|
2
|
Sosialisasi
panduan dan SOP
|
Integritas
|
3
|
Bimbingan
Teknis Pengusulan DUPAK
|
Inovasi
|
4
|
Terlayaninya
guru dengan mudah dalam penyusunan dan pengusulan DUPAK
|
Inovasi
|
F. Persetujuan Mentor
0 Komentar Tog Bhe Maseh: